LOMBOK TENGAH, MP

Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin meresmikan Bank Wakaf Mikro ( BWM) Ahmad Taqiuddin Mansur (Atqia) Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mansyuriah Ta’limusshibyan Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Wapres RI bersama Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur NTB. Kegiatan berlangsung saat Wapres RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja di hari keduanya ke Provinsi NTB, Kamis (20/02) kemarin.

Kegiatan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, Gubemur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri, anggota DPR RI, Hj Wartiah, Forkopinda Provinsi NTB dan Loteng serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga para santri Ponpes Al Mansyuriah Ta’limusshibyan.

Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, BWM ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan memberikan kemudahan permodalan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu juga BWM merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan prinsip syariah. “Pemerintah memiliki komitmen besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dimana KNEKS mi mengembangkan industry halal dan juga wisata halal. Mengingat selama ini Indonesia hanya berkegiatan dalam pemberian sertifikat halal. “Yang kita inginkan sekarang. Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia, khususnya wisata halal. Dan saat ini wisata halal yang paling dibanggakan justru berada di NTB,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, industri keuangan syariah di NTB masih rendah, baik itu perbankkan dan juga industry halal. Hal ini diakibatkan karena BWM masih menunggu donasi. Sehingga kedepan ia akan melakuan upaya mendorong donasi dan CSR dari BUMN untuk digunakan dalam membangun keberadaan BWM tersebut. “Jadi, kedepan kita berharap seluruh Ponpes di NTB kebagian BWM,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK. Wimboh Santoso menyampaikan, OJK bukan hanya menyentuh masyarakat besar. Namun pihaknya lebih memfokuskan masyarakat yang tidak memiliki dana usaha dan pendapatan rendah yang membutuhkan fasilitas OJK “Ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena Indonesia tidak akan bisa kuat kalau tidak didukung dari masyarakat bawah,” pesannya.

Namun dalam halini, yang lebih panting ialah bagaimana melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang belum memiliki pergerakan ekonomi harus mempunyai pendapatan. Begitu juga dengan masyarakat yang sudah memiliki pergerakan ekonomi, harus diatur agar produk ekonomi tersebut lebih maju, ditingkatkan hingga dijual ke seluruh dunia. “ini merupakan misi kita bersama dalam membangun sinergifitas,” terangnya.

Dijelaskannya, OJK memiliki power yangweukup luas di seluruh Indonesia. Selain itu, OJK melibatkan pengusaha yang bergerak di bidang impor dan ekspor. Bahkan saat ini pihaknya melakukan penyisiran di berbagai sector yang para pelakunya langsung dari pengusaha besar. “Kita Juga sudah berusaha kuat melakukan pembinaan investasi. Jadi kedepan kami siap hadir di semua Ponpes yang ada di NTB.” jelasnya.

Ia juga menamhahkan, pinjaman ini tanpa bunga dengan kisaran pinjaman sebanyak Rp 1 Juta dan kemungkinan bisa dinaikkan hingga RP 3 juta. Dimana pinjaman ini dikhususkannuntuk pengembangan usaha demi meningkatkan perekonomian masyarakat. “Donasi ini barasal dari perusahaan UMKM yang disampaikan melalui Laznas, kemudian didistribusikan melalui BWM. Satu BWM bisa untuk 3 ribu nasabah,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengaitakan pihaknya berharap semua Ponpes yang ada di NTB bisa menghadirkan OJK sebagai mitra dalam mengeloia keuangan melalui BWM. “Melalui kunjungan Wapres ini, kami optimis OJK akan menjadikan NTB sebagai contoh untuk mensukseskan BWM. Kalau semuanya sudah terwujud, suatu saat tidak akan ada lagi kemiskinan di daerah ini.” pungkasnya. (sIp)